Press "Enter" to skip to content

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI, ke Tol Cipali dan Waduk Jatigede

berantasnews Jabar.

Komisi IV DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi Ir. H.E. Herman Khaeron, M.Si, melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jawa Barat Selasa (8/12). Turut mendampingi kunjungan Komisi IV tersebut Kepala Pusat Bendungan Imam Santoso, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV Bambang Hartadi, Kepala Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung Trisasongko Widianto. Kunjungan ini dimaksudkan untuk meninjau kawasan pinjam pakai Tol Cipali dan meninjau Waduk Jati Gede.

Kunjungan dilakukan ke Kantor Pengelola Jalan Tol Cipali, PT. Lingkar Marga Sedaya. PT. LMS selaku BUJT dan pengelola jalan tol yang saat ini telah melakukan kegiatan pelayanan memenuhi standar pelayanan minimal, dan saat ini sedang melakukan kegiatan penambahan atau peningkatan pelayanan.

Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron menegaskan, bahwa kunjungan kerja dilakukan untuk menegakkan dan menertibkan alih fungsi lahan, dengan adanya jalan tol, lahan hutan juga menjadi terpisah sehingga perlu adanya jembatan yang menghubungkan kawasan lahan hutan yang potensial.

Usai melaksanakan kunjungan Kantor Pengelola Jalan Tol Cipali, selanjutnya rombongan Komisi IV melaksanakan  peninjauan Waduk Jatigede. Waduk Jatigede merupakan waduk prioritas yang dibangun dengan berbagai manfaat mengairi 9.000 ha lahan irigasi, 3.500 liter/detik air baku, pengendali banjir di wilayah Pantura, pembangkit listrik dll. Setelah dilakukan initial impounding pada 31 Agustus 2015, pada hari ke 100 Waduk Jatigede telah mencapai elevasi 218,83 meter, volume 85,3 juta m3 (8,7%), dan luas genangan 591,73 ha (14,97%). Untuk mendukung sektor pariwisata dan perikanan, saat ini sebanyak 1,6 juta benih ikan telah disebar dari total 2 juta yang akan disebar di Waduk Jatigede. Penanaman pohon sebanyak 300 batang pohon trembesi, kemirisunan, dan buah-buahan di sekitar Waduk.

Kepala Pusat Bendungan  Imam Santoso mengatakan,  bahwa Kementerian PUPR dan Kementerian LHK telah melakukan langkah dan upaya sehingga masalah penggantian lahan akan dapat segera diselesai, dan saat ini untuk masalah ganti rugi kepada masyarakat telah selesai dibayarkan. “Untuk mengurangi sedimentasi yang masuk ke Waduk telah membangun 15 check dam dan masih ada 10 check dam yang akan dibangun”, katanya.(B-01)