Empat Pilar Kebangsaan Ditekankan Dalam Sosialisasi DPD RI Syarif Melvin Alkadrie di UNTAN Pontianak

Pontianak, 13 Desember 2025- Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, Sultan Syarif Melvin Alkadrie, menekankan pentingnya pemahaman Empat Pilar Kebangsaan sebagai fondasi masa depan mahasiswa dalam kegiatan sosialisasi yang digelar di Universitas Tanjungpura (UNTAN) Pontianak, Jumat (13/12).
Kegiatan yang berlangsung di Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, tersebut diikuti 120 mahasiswa lintas fakultas. Hadir dalam acara itu Wakil Rektor I UNTAN, para Dekan, Ketua Senat, dosen, serta Koordinator Pendikar Riady Budiman.
Dalam pemaparannya, Sultan Melvin menyampaikan bahwa Empat Pilar Kebangsaan—Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika—perlu dipahami secara mendalam dan kontekstual oleh mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa.
Ia menyoroti sejumlah persoalan pendidikan tinggi, antara lain kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dinilai kurang transparan, kasus kekerasan seksual, pungutan liar, serta melemahnya literasi kebangsaan di lingkungan kampus. Menurut dia, persoalan tersebut tidak terlepas dari penghayatan nilai Pancasila dan amanat konstitusi.
Sultan Melvin mengaitkan isu pendidikan dengan Pancasila sila Keadilan Sosial, yang menempatkan pendidikan sebagai hak publik, bukan komoditas. Ia juga merujuk Pasal 28C, 28D, dan Pasal 31 UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan secara adil dan merata, termasuk bagi wilayah Kalimantan Barat, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Prinsip NKRI, menurutnya, menuntut pemerataan pembangunan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), sementara Bhinneka Tunggal Ika menegaskan pentingnya sikap anti-diskriminasi.
Mahasiswa, lanjut Sultan Melvin, perlu dibekali kemampuan berpikir kritis melalui pendekatan analisis kebijakan. Ia mendorong mahasiswa menjadi man of analysis dengan lima tahapan, yakni kategorisasi, klarifikasi, verifikasi, validasi, dan falsifikasi, untuk menilai kesesuaian kebijakan publik dan kebijakan kampus dengan PP Nomor 4 Tahun 2014, UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
Wakil Rektor I UNTAN dalam kesempatan yang sama menyatakan bahwa pemahaman Empat Pilar Kebangsaan penting agar setiap kebijakan akademik maupun non-akademik tetap berada dalam koridor konstitusi dan nilai dasar negara.
Sementara itu, Tengku Mulia Dilaga Turiman Fachturahman Nur, Staf Khusus DPD RI Kalimantan Barat sekaligus dosen Fakultas Hukum UNTAN, menyampaikan materi pendalaman melalui pendekatan semiotika Pancasila. Ia menjelaskan bahwa Pancasila perlu dipahami sebagai satu kesatuan sistem nilai melalui simbol Perisai Pancasila.
Menurut Turiman, pemahaman Pancasila secara “berthawaf” atau “gilir balik”, yakni keterkaitan dan saling penguatan antar sila, penting agar Pancasila tidak dipahami secara parsial. Ia juga mengutip pandangan Presiden Soekarno dalam pidatonya pada 22 Juli 1958 di hadapan mahasiswa Indonesia yang menegaskan bahwa Bhinneka Tunggal Ika bukanlah penyeragaman, melainkan kesatuan dalam keberagaman.
Sultan Melvin berharap sosialisasi Empat Pilar tidak berhenti pada tataran konseptual. Ia mendorong UNTAN menjadi ruang pembelajaran nilai kebangsaan serta mengajak mahasiswa memanfaatkan media sosial secara bertanggung jawab untuk menyuarakan isu-isu publik, termasuk keadilan pendidikan
Kegiatan diakhiri dengan kuis kebangsaan dan sejarah lokal. Pertanyaan mencakup perancang lambang negara Garuda Pancasila Sultan Hamid II, pengucapan Pancasila dalam bahasa Indonesia dan Inggris, serta pendiri Kota Pontianak Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie yang berdiri pada 23 Oktober 1771.
Sosialisasi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan daerah pemilihan Empat Pilar Kebangsaan di Kalimantan Barat yang sebelumnya dilaksanakan di Pondok Pesantren Raudatul Muhibbin dan SMAN 3 Pontianak, serta akan dilanjutkan di sejumlah lokasi lain.(Kontributor: Lisawiner (49), Pontianak) ( Red )