Gugatan Dana Pensiun DPR ke MK: Rakyat Pertanyakan Keadilan!

Gugatan Dana Pensiun DPR ke MK: Rakyat Pertanyakan Keadilan!

Jika Gugatan Dikabulkan (“Petai Hukum”) atau Jika Gugatan Ditolak (“Jengkol Hukum”)

Oleh Tengku Mulia Dilaga Turiman Fachturahman

BN – Gelombang protes terhadap fasilitas negara terus bergulir. Kali ini, sejumlah pihak secara resmi menggugat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Undang-undang yang mengatur tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara ini menjadi dasar pemberian dana pensiun bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Mengapa UU Ini Digugat?
Masyarakat menilai ada ketidakadilan dalam aturan ini. Anggota DPR dianggap mendapatkan keistimewaan yang tidak sebanding dengan rakyat biasa. Mereka bisa menerima dana pensiun setelah hanya menjabat satu periode saja. Hal ini kontras dengan skema pensiun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), atau pekerja swasta yang harus mengikuti program pensiun dengan sistem iuran.
“Ini tidak adil! Kami harus menyisihkan gaji setiap bulan untuk pensiun, sementara anggota DPR langsung dapat pensiun setelah 5 tahun menjabat,” ujar salah seorang penggugat yang enggan disebutkan namanya.
Apa yang Diminta Penggugat ke MK? (Petitum)
Para pemohon gugatan meminta MK untuk bertindak tegas: 1. Batalkan Pasal Pensiun Otomatis: Menyatakan bahwa ketentuan pasal-pasal yang memberikan hak pensiun otomatis bagi anggota DPR adalah inkonstitusional alias bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. 2. Samakan Skema Pensiun: Menghapus atau menyesuaikan aturan agar skema pensiun anggota DPR sama dengan mekanisme pensiun pegawai negeri atau pekerja lain, yang berbasis pada iuran dan masa kerja. 3. Hapus Beban APBN: Negara tidak lagi menanggung pensiun DPR secara penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanpa adanya kontribusi iuran dari anggota DPR.
Argumentasi Hukum: Mengapa Aturan Ini Dianggap Bermasalah?
Para penggugat memiliki sejumlah alasan kuat yang mendasari gugatan ini: Melanggar Kesetaraan: Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin persamaan kedudukan warga negara di depan hukum dan pemerintahan. Aturan ini menciptakan kelas berbeda antara pejabat negara dan rakyat biasa. Tidak Adil: Tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Dana pensiun DPR dianggap sebagai privilese atau hak istimewa yang tidak didapatkan oleh warga negara lainnya.Beban Negara Terlalu Berat: APBN terbebani terlalu besar jika harus menanggung pensiun DPR tanpa adanya mekanisme kontribusi. Sementara itu, banyak rakyat Indonesia masih berjuang dengan masalah ekonomi sehari-hari.
Reaksi Publik
Gugatan ini dengan cepat menjadi sorotan publik. Masyarakat luas menyoroti isu keadilan, transparansi anggaran, dan kesetaraan hak antara pejabat negara dengan masyarakat biasa. “Semoga MK berani mengambil keputusan yang adil. Ini bukan hanya soal uang, tapi soal rasa keadilan,” kata seorang warganet di media sosial. Dengan narasi yang lugas dan mudah dipahami, gugatan ke MK ini diharapkan dapat membuka mata publik tentang pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara dan kesetaraan hak bagi seluruh warga negara.
Akankah MK mengabulkan gugatan ini? Kita tunggu saja!
Analisis Ilmu Hukum dalam Gugatan Pensiun DPR Antara “Petai Hukum” dan “Jengkol Hukum” mana yang dipilih , karena bau baunya sama secara dampak hukumnya
1. Analisis Kategorisasi Hukum: Gugatan ini termasuk dalam ranah hukum tata negara dan hukum administrasi negara, khususnya terkait hak keuangan pejabat negara. Dasar hukumnya adalah UU No. 12 Tahun 1980 tentang hak pensiun anggota DPR. Uji materi ke MK adalah bagian dari judicial review untuk menguji kesesuaian undang-undang dengan UUD 1945.
2. Analisis Klarifikasi Hukum: Gugatan mempermasalahkan frasa “anggota DPR sebagai bagian lembaga tinggi negara” dalam UU 12/1980 sebagai dasar pensiun seumur hidup. Klarifikasi yang diperlukan adalah: Status anggota DPR sebagai pejabat negara tidak bisa disamakan dengan pejabat eksekutif atau yudikatif. Norma undang-undang ini menimbulkan ketidaksetaraan dengan warga biasa yang pensiunnya bergantung pada kepesertaan BPJS. MK perlu mengklarifikasi apakah hak pensiun DPR sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945).
3. Analisis Verifikasi Hukum: Verifikasi dilakukan dengan menguji argumentasi pemohon, yaitu: Anggota DPR hanya menjabat satu periode (5 tahun) tetapi mendapat pensiun seumur hidup.Ada tambahan tunjangan hari tua (THT) sebesar Rp 15 juta. Pekerja biasa memiliki sistem pensiun yang berbeda (BPJS/Taspen) dengan syarat tertentu.Perlu diverifikasi apakah ketentuan pensiun ini relevan dengan reformasi keuangan negara dan asas keadilan sosial.
4. Analisis Validasi Hukum: Validasi menilai kesesuaian UU 12/1980 dengan UUD 1945, khususnya: Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang persamaan di depan hukum. Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlakuan, dan kepastian hukum yang adil.Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 tentang hak mendapat jaminan sosial. Norma pensiun seumur hidup DPR berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan warga negara.
5. Analisis Falsifikasi Hukum: Jika MK mengabulkan gugatan, ketentuan pensiun DPR dalam UU 12/1980 dianggap tidak konstitusional dan tidak berlaku. DPR harus menyesuaikan diri dengan skema pensiun nasional (BPJS/Taspen) atau mekanisme yang lebih adil. Jika MK menolak gugatan, hak pensiun DPR tetap berlaku, meskipun menimbulkan pro dan kontra di masyarakat terkait keadilan sosial dan kesetaraan.
Simulasi Amar Putusan MK
Berikut adalah simulasi amar putusan MK dalam dua kemungkinan, dianalisis dengan pendekatan semiotika hukum menggunakan simbol “petai hukum” dan “jengkol hukum”:
Jika Gugatan Dikabulkan (“Petai Hukum”), Nomor Perkara: 176/PUU-XXIII/2025
Amar Putusan: Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan Pasal 1 huruf a, Pasal 1 huruf f, dan Pasal 12 UU No. 12 Tahun 1980 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.Menyatakan bahwa anggota DPR tidak lagi berhak atas uang pensiun seumur hidup hanya karena menjabat satu periode.Menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai hak pensiun anggota DPR harus diatur melalui undang-undang baru yang menjamin asas keadilan sosial dan kesetaraan dengan mekanisme jaminan sosial nasional (BPJS/Taspen).Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dampak: Hak pensiun seumur hidup DPR otomatis gugur.DPR perlu mengusulkan revisi undang-undang baru yang menyamakan sistem pensiun dengan rakyat biasa. Citra DPR di mata publik akan tertekan untuk menyesuaikan standar hidup pejabat negara dengan prinsip keadilan.
Analisis Semiotika Hukum (“Petai Hukum”): Putusan ini menjadi “petai hukum” yang aromanya kuat dan langsung terasa oleh masyarakat. MK dianggap berani menegakkan keadilan sosial dengan memutus bahwa DPR tidak pantas mendapat hak pensiun seumur hidup hanya karena menjabat 5 tahun. Putusan ini adalah simbol keberpihakan pada rakyat biasa yang harus menabung melalui BPJS untuk jaminan hari tua. Meskipun pahit bagi DPR, “petai hukum” ini memberikan gizi moral bagi bangsa dengan menegakkan prinsip persamaan di depan hukum (Pasal 27 ayat 1 UUD 1945). Publik akan menyambutnya dengan lega, meskipun mungkin ada resistensi politik dari kalangan DPR.
Jika Gugatan Ditolak (“Jengkol Hukum”) Nomor Perkara: 176/PUU-XXIII/2025
Amar Putusan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan Pasal 1 huruf a, Pasal 1 huruf f, dan Pasal 12 UU No. 12 Tahun 1980 tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.Menyatakan bahwa pemberian uang pensiun kepada anggota DPR merupakan open legal policy dari pembentuk undang-undang, sehingga bukan kewenangan MK untuk menilai keadilan politik anggaran. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Dampak: Uang pensiun seumur hidup DPR tetap berlaku.Kritik publik makin menguat karena dianggap mencederai keadilan sosial. Tekanan politik bisa muncul agar DPR merevisi sendiri UU 12/1980 meskipun MK tidak menghapusnya.
Analisis Semiotika Hukum (“Jengkol Hukum”): Putusan ini menjadi “jengkol hukum” yang baunya menyengat dan menimbulkan kontroversi. MK mungkin beralasan bahwa soal uang pensiun DPR adalah open legal policy, yang merupakan ranah kebijakan pembentuk undang-undang, bukan ranah konstitusionalitas. Putusan ini sah secara hukum, tetapi di mata rakyat bisa menimbulkan kesan tidak adil karena DPR tetap menikmati pensiun seumur hidup sementara rakyat biasa harus berjuang dengan syarat ketat. “Jengkol hukum” ini bisa menimbulkan rasa tidak nyaman di ruang publik, bahkan meski ada sebagian orang yang tetap menikmatinya. Publik kemungkinan akan lebih vokal menekan DPR untuk merevisi UU 12/1980 secara politik karena jalur yudisial di MK gagal membawa perubahan.
Kasus ini adalah ujian serius bagi MK untuk menyeimbangkan hak istimewa pejabat negara dengan rasa keadilan rakyat. Lima analisis hukum menunjukkan bahwa isu ini tidak sekadar administratif, tetapi menyentuh substansi konstitusional mengenai persamaan hak warga negara. Pilihan MK antara “petai hukum” (pahit tapi menyehatkan, adil bagi rakyat) dan “jengkol hukum” (resmi sah, tapi baunya bikin publik resah) akan menjadi penentu sejarah dalam keadilan sosial di Indonesia. ( Red )