Dampak Macet Priuk, Khairul Mahalli: Kerugian Pengusaha Ditaksir Tembus Ratusan Miliar
Jakarta – Kemacetan parah kembali terjadi di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kali ini kemacetan tidak hanya berlangsung beberapa jam, namun hingga berhari-hari.
Dari informasi yang ada, kemacetan terjadi sejak Kamis, 17 April sampai Jumat, 18 April 2025. Akibat dari kondisi tersebut, arus lalu lintas mengalami kelumpuhan total.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sampai meminta maaf kepada seluruh masyarakat terkait kondisi tersebut.
“Saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa ini sungguh membuat saya resah. Untuk itu, secara khusus, saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Sabtu (19/4).
Menurut Pramono, kemacetan di Tanjung Priok itu disebabkan muatan truk Pelindo yang seharusnya 2.500 truk per hari, dipaksakan menjadi 4.000 truk per hari.
“Sehingga mengalami kemacetan lalu lintas dan akhirnya saya juga baru tahu tadi pagi dari Kepala Dinas Perhubungan. Bukan lagi 4.000 tetapi menjadi 7.000 truk per hari. Ini menunjukkan bahwa ketidakprofesionalan pengelola yang ada di Tanjung Priok,” ungkapnya.
Untuk itu, lanjut Pramono, dirinya sudah meminta kepada Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo untuk memberikan teguran sekeras-kerasnya kepada Pelindo.
“Karena sudah tiga hari kemacetan ini, tak boleh terjadi kembali. Pelindo secara terbuka sudah meminta maaf baik kepada pemerintah Jakarta yang terkena akses dari hal tersebut, maupun kepada masyarakat,” kata Pramono.
*Kerugian Ditaksir Mencapai Ratusan Miliar*
Merespons situasi tersebut, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Khairul Mahalli menyebut kerugian diprediksi mencapai ratusan miliar rupiah.
“Kami memprediksi kerugian mencapai ratusan miliar,” kata Khairul Mahali kepda Putraindonews, Sabtu (19/4).
Mahali menambahkan bahwa fenomena kemacetan di Tanjung Priok ini disebabkan oleh regulasi yang kurang ketat.
“Kalau kita cermati penyebabnya adalah meningkatnya volume truk yang mengangkut mutan ke pelabuhan Tanjung Priok. Jadi, masalahnya sudah jelas, terlalu banyak truk yang beroperasi di waktu bersamaan sehingga melebihi kapasitas akses jalanan menuju pelabuhan,” katanya.
Ia menyebut harusnya pihak berwenang mengatur jumlah kendaraan bongkar muat, seperti truk Kontainer dan lainnya saat memasuki kawasan pelabuhan. Sehingga, selain mencegah terjadi kemacetan, juga meminimalisir risiko kerugian yang dialami dunia usaha akibat keterlambatan,” urainya.
Ia misalnya mempertanyakan dengan kondisi yang sedang terjadi saat ini di mana banyak pelaku usaha yang merugi lantaran barang yang semestinya dikirim di waktu yang sama mengalami penundaan akibat keterlambatan, siapa yang harus bertanggung jawab?
“Prakiraan kita kerugian akibat keterlambatan/penundaan mencapai ratusan miliar. Lantas siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian ini?” tukasnya.
Ia pun meminta kepada pemerintah DKI agar ikut mencari solusi atas kerugian yang dialami dunia usaha imbas kemacetan selama beberapa hari ini.
“Kita minta Pemda DKI ikut mencari solusi atas kerugian yang ada. Tinggal mendata pihak-pihak mana saja yang mengalami kerugian dari situasi tersebut dan solusi atas kerugian tersebut seperti apa,” tandasnya. ( Red )