Oleh : Turiman Fachturahman,S.H.,M.Hum BN – Mempersoalkan sanksi kabupaten Mempawah dan Melawi, jika kita lihat konstruksi hukum,bahwa persetujuan Rancangan Perda APBD Kabupaten Melawi terlambat
Berita Baru:
- HPN 2026, IMO-Indonesia Dorong Media Jadi Arus Diplomasi Global
- Analisis Strategi Prabowo “Merapat” ke Donald Trump Analisis Perspektif Ideologi Pancasila Berthawaf
- Kepala Staf Kepresidenan RI Berikan Apresiasi kepada Polri atas Pembangunan Hunian Tetap di Aceh Tamiang
- PENTINGNYA PEDOMAN DISKUSI LINTAS AGAMA DIRANAH DIGITAL BERBASIS KUHP BARU, UU ITE, DAN NILAI-NILAI PANCASILA
- Polisi Bagikan Air Mineral dan Snack pada Pelayanan Unjuk Rasa Ojol