Kalbar Tertinggi Perkawinan Muda

Kubu Raya – Kalimantan Barat menjadi provinsi teratas di Indonesia dalam angka perkawinan muda. Begitu pula untuk perceraian usia dini, Kalbar menjadi penyumbang tertinggi di tingkat nasional. Hal ini ditambah data statistik yang menunjukkan lama usia sekolah di Kalbar hanya 6,7 tahun. 

“Bagaimana kita mau mengentaskan kemiskinan kalau anak-anak remaja kita banyak yang tidak bersekolah dan di usia belia sudah memiliki anak,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Kubu Raya, Titus Nursiwan, saat menghadiri pencanangan Kampung KB Desa Radak Baru, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya, Sabtu (3/11).
Titus mengatakan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak berbanding lurus dengan laju pertumbuhan penduduk, termasuk di Kabupaten Kubu Raya. Menurut dia, pertumbuhan penduduk yang pesat saat ini tidak diikuti keberadaan lahan yang cukup. Bahkan lahan yang ada semakin berkurang akibat maraknya pembangunan. Selain itu, isu-isu kependudukan seperti angka kelahiran di usia 15-19 tahun juga sangat tinggi, di mana pada usia sekolah kaum muda justru banyak yang sudah menikah.
“Ini dibuktikan dengan angka statistik bahwa lama sekolah Kalimantan Barat hanya 6,7 tahun saja. Artinya, anak-anak kita hanya sekolah sampai tamat seolah dasar. Tujuh bulannya itu kelas satu SMP yang tidak sampai naik kelas dua sudah berhenti sekolah,” ujarnya.
Fakta memprihatinkan lainnya, Titus melanjutkan, yakni angka kematian ibu melahirkan dan anak yang terbilang tinggi. Seharusnya, kata dia, di era kemajuan teknologi dan informasi saat ini sudah tidak ada lagi kasus kematian ibu melahirkan dan anak. Bahkan satu saja kasus kematian ibu melahirkan dan anak sudah bisa menjadikan status Kondisi Luar Biasa (KLB) pada daerah bersangkutan. Karena itu, Titus menyebut pentingnya pembentukan kampung KB di setiap kecamatan. Tujuan kampung KB, ujarnya, adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya perencanaan kehidupan keluarga sehingga akan terwujud keluarga dan masyarakat yang berkualitas.
“Ini salah satu upaya pengentasan kemiskinan tadi,” sebutnya.
Titus mengungkapkan saat ini jumlah anak dan remaja sangat tingi. Mendominasi 40 persen dari jumlah penduduk. Karena itu, ia menyebut pentingnya menyiapkan anak dan remaja untuk ke depannya. Karena, kata dia, tahun 2025-2030 mendatang Indonesia termasuk Kalimantan Barat akan mendapatkan tahun bonus demografi. Artinya, bonus atau hadiah demografi untuk penduduk dari anak remaja yang di tahun 2025-2030 nanti dewasa dan berkualitas.
“Itu menjadi bonus untuk daerahnya masing-masing, kalau berkualitas. Tapi jika kalau melihat data tadi, bagaimana mau berkualitas,” keluhnya.
Karena itu, Titus menyebut pentingnya melaksanakan instruksi Presiden Joko Widodo untuk menerapkan kampung KB di setiap kecamatan. Melalui kampung KB, kualitas kualitas keluarga dan masyarakat diharapkan dapat ditingkatkan. Meski demikian, Titus menegaskan program KB tidak dapat berjalan sendiri. Harus diikuti dengan program lintas sektor lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
“Punya anak dua belum tentu berkualitas kalau tidak dibarengi dengan program lintas sektor lainnya. Jadi ini harus seiring sejalan. Kampung KB tidak bicara hanya program KB saja. Kita harus tahu mengapa anak-anak hanya sekolah sampai kelas enam saja. Ini harus dicari sumber permasalahannya,” tuturnya.
Wakil Bupati Kubu Raya Hermanus mengatakan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya komit mendukung program kampung KB. Ia mengungkapkan hingga kini Kabupaten Kubu Raya telah memiliki 10 kampung KB dan di tahun 2018 ini bertambah 10 kampung KB lagi di 9 kecamatan. Dia menyatakan pemilihan Desa Radak Baru sebagai lokasi kampung KB telah didasarkan atas kajian-kajian. Karena itu, Hermanus meminta semua pihak mendukung kampung KB sebagai program pemerintah.
“Penetapan ini harus disambut dengan baik. Jangan dijadikan beban. Karena itu supaya betul-betul membuahkan hasil, program pemerintah ini harus didukung. Jangan sampai bertepuk sebelah tangan,” pesannya.
Kepala Bidang Advokasi, Pergerakan dan Informasi BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Muslihat, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terhadap program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Ia mengungkapkan pemerintah pusat memberikan target 163 kampung KB di 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Barat. Kabupaten Kubu Raya sendiri ditargetkan menuntaskan pembentukan 10 kampung KB hingga akhir tahun 2018.
“Bukan berarti KB ini tidak boleh melahirkan. Tapi diatur jarak kelahirannya. Kalau dulu istilahnya banyak anak banyak rezeki, tapi sekarang banyak anak banyak juga rezeki yang harus kita cari. Karena anak harus diberikan pendidikan, kesehatan, gizi, dan sebagainya. Karena itu hak-hak anak yang harus dipenuhi,” sebutnya.(Dedi/Ismail)