Dialog Polri “Pilkada Lancar Demokrasi Bersinar”
BN, Jakarta – Pemilihan kepala daerah sudah di depan mata. Pasangan calon Gubernur dan Wakil gubernur telah diusung oleh koalisi partai partai politik di berbagai daerah . Bersama tim sukses masing-masing, mereka berlomba-lomba untuk merebut simpati masyarakat. Melalui hal ini, mereka berharap dapat memenangkan suara terbamyak demi menjalankan pemerintahan di daerah masing- masing.
Seiring dengan hal tersebut, suhu politik yang memanas, salah satunya di DKI Jakarta. Jelas hal yang tidak terhindarkan. Berbagai macam gesekan yang akan terjadi di kalangan pendukung, baik di kehidupan nyata maupun di internet. Gesekan itu misalnya masalah isu suku, agama, dan ras ( SARA ). Belum lagi masalah kampanye hitam ( black campaign ). Konflik horizontal di kalangan Masyarakat tentu layak mendapatkan perhatian.
Selain itu, resiko kemunculan berbagai pelanggaran terhadap berbagai ketentuan-ketentuan pilkada juga merupakan hal yang perlu diantisipasi. Catatan Kesbamgpol Depdagri tahun 2010 menyatakan bahwa dari 224 daerah yang menyelenggarakan pilkada ( tidak serentak ), 73% diantaranya diwarnai proses gugatan dan konflik antar pendukung secara terbuka dan berujung pad tindakan anarkis. Bila hal ini dibiarkan terus menerus, proses demokrasi yang baikpun kian terganggu.
Karena dua hal di atas, isu keamanan dan ketertiban masyarakat ( kamtibmas ) kemudian menjadi salah satu tugas penting yang diemban POLRI.
Dalam rangka memberikan akses informasi yang aktual dan terpercaya kepad masyarakat Indonesia, Divisi Humas Polri menginisiasi sebuah program dialog Polri dengan tema ” Pilkada Lancar Demokrasi Bersinar”. Diskusi publik ini merupakan diskusi ke delapan dari rangkaian diskusi publik Dialog Polri yang dilaksanakan selama tahun 2016. Kali ini Dialog diadakan di Es teler 77, jalan Adityawarman no.61, kebayoran baru, Jakarta Selatan, pada Rabu 19/10/2016 pukul 14.00-16.00 wib dengan Narasumber Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Drs. Boy Rafli Amar, MH, Kepala Biro Hukum KPU RI ), Komisioner Bawaslu Ir. Nelson Simanjuntak, SH, Direktur Pusat Kajian Politik UI Dra. Sri Budi Eko Wardana,Msi, Staf Ahli Ketua MK Dr. Pan Mohamad Faiz, SH.,M.C.L. Dengan moderator Titi Anggraini, SH.MH. ( Sri S )